Mensikapi rencana Bappebti melakukan pemblokiran pada beberapa situs broker asing melalui kominfo tidak boleh diremehkan, siapa bilang Bappebti tidak berani melakuannya, siapa bilang duta besar dari negara asal broker termaksud bisa menghalangi?
Setiap negara memiliki kekuasaan penuh terhadap apa yang ada didalamnya, memiliki cara yang tidak harus sama dalam melindungi masyarakatnya, seperti Bappebti misalnya, Bappebti adalah satu-satunya regulator forex di Indonesia, sabdanya adalah undang-undang, yang akan menjadi hukum, begitu Bappebti mengetok palu maka tidak ada kata penolakan oleh kominfo, dan jika kominfo mengeluarkan jurus saktinya yaitu melakukan pemblokiran website, maka selesai sudah, kabinet tidak bisa di akses, withdrawal danapun tidak bisa dilakukan.
Bisa saja broker asing merubah alamat websitenya, tapi sekali menjadi buronan maka akan terus dikejar, mampu merubah alamat berapa kali, sedangkan melakukan pemblokiran semudah membalik telapak tangan, melakukan pemblokiran situs itu satu miliar kali lipat lebih mudah dibanding dengan membuat situs atau mengganti alamat situs, atau upaya-upaya lainnya, mau disembunyikan agar pemerintah tidak tahu, dengan cara apa?, sedangkan yang berpotensi melaporkan alamat situs ada dimana-mana, semua broker lokal dan segenap marketingnya adalah intel bagi Bappebti.
Dan jika undang-undang sudah benar-benar jadi, maka jangan coba untuk menjadi bagian yang melawan, karena Penegak Undang-Undang atau Penegak Hukum akan bertindak, yakin berani macam-macam. Dalam kasus ini, kita hanya berharap pemerintah berbuat bijak atas nama masyarakat, bukan atas nama kepentingan broker lokal.
Mungkin dalam kondisi seperti ini, menarik dana dari broker - broker yang disebut oleh Bappebti akan di blokir adalah keputusan bijaksana, sambil menunggu berita atau pengumuman terbaru dari Bappebti.
Informasi Yang Mungkin Anda Cari :
0 komentar:
Posting Komentar